.

.
Headlines News :
<> Panorama Pagi media online terdepan, akurat, dan terpercaya<> <> Panorama Pagi menerima sumbangan tulisan dari pembaca berupa berita, artikel opini, esai sastra-budaya, cerpen, piatures, dan puisi. Kirim ke email Redaksi Panorama Pagi. Alamat Redaksi: Jl. Giliraja I No.29 Perumnas Giling, Pamolokan, Sumenep <> Catatan Em Saidi Dahlan : 'Kartu' <> <> Panorama Pagi merupakan media online yang memfokuskan pada kajian sosial, pendidikan seni dan sastra budaya <> <>

Em Saidi Dahlan

Mutasi Jabatan 49 Perwira Tinggi TNI

JAKARTA,  Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/503/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 49 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 40 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 5 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 4 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

 

40 Pati TNI AD tersebut yaitu Mayjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M, dari Pangdam IV/Diponegoro menjadi Irjenad (Validasi Orgas), Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, S.I.P. dari Aster Kasad menjadi Pangdam IV/Diponegro, Mayjen TNI Nurchahyanto  dari TA Pengkaji Bid. Politik Lemhannas menjadi Aster Kasad, Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Panglima TNI menjadi  TA Pengkaji Bid. Politik Lemhannas, Brigjen TNI Kukuh Surya Sigit Santoso, M.Tr. (Han)., C.Fr.A. dari Kasetum TNI menjadi Waaspers Panglima TNI, Kolonel Inf Rusmili, S.I.P., M.Si. dari Paban Utama Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Kasetum TNI, Mayjen TNI dr. Bambang Dwi Hasto, Sp.B., FinaCS., M.Si dari Kapuskes TNI menjadi Ka RSPAD (Validasi Orgas), Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., M.A.R.S., M.H. dari Kapuskesad menjadi Kapuskes TNI, Brigjen TNI dr. Asrofi Sueb Surachman, Sp.BP-RE(K).,M.A.R.S. dari Kapusrehab Kemhan menjadi Kapuskesad, Kolonel Ckm dr. Budiman, Sp.BP-RE(K)., M.A.R.S. dari Sub SMF Gol. IV/ Kol Fetomaternal Dep Obgyn RSPAD Gatot Soebroto Puskesad menjadi Kapusrehab Kemhan.

 

Mayjen TNI  Mohamad Sabrar Fadhilah dari Pangdam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Intekmil dan Siber (Orgas Baru), Mayjen TNI Irwansyah, M.A., M.Sc. dari Sahli Bid. Hankam BIN menjadi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P dari Pangdam IX/Udy menjadi  Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH (Orgas Baru), Mayjen TNI Kurnia Dewantara dari Danseskoad menjadi Pangdam IX/Udy, Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. dari TA Pengkaji Madya Bid. Sismennas Lemhannas menjadi Danseskoad, Kolonel Inf A. Yudi Hartono, S.Sos., M.M. dari Pamen Denma Mabesad menjadi TA Pengkaji Madya Bid. Sismennas Lemhanna, Kolonel Ckm dr. Rahmat Saptono, Sp.OG dari Kakesdam IV/Dip menjadi Ir Puskesad (Validasi Orgas), Kolonel Ckm dr. Ari Binuko dari Ir Puskesad menjadi Dircab Puskesad (Validasi Orgas), Brigjen TNI Dedi Priatna Ariestadi dari Dir PIT Pusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Cpl Jajah Subarjah, S.E., M.M. dari Analisa Kebijakan Bid. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi pada Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas menjadi Dir PIT Pusterad.

 

Brigjen TNI Bambang Irianto dari  Dircab Pusbekangad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),  Kolonel Cba Budi Fitri. S.E. dari Kasubbit Binalsatri Pusbekangad menjadi Dircab Pusbekangad,  Mayjen TNI Zulfardi Junin, S.H. dari Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN menjadi Agen Madya pada Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, S.E. dari Kabinda Papua BIN menjadi  Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN, Kolonel Inf I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, S.E. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Kabinda Papua BIN, Brigjen TNI Made Datrawan, S.I.P. dari Bandep Ur. Renkon pada Deputi Bid. Politik dan Strategi Setjen Wantannas menjadi Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas, Mayjen TNI Sugeng, S.H. dari Sahli Bid. Sosbud Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ana Supriatna. S.I.P., M.Si. dari Danpussenkav Kodiklatad menjadi Sahli Bid. Sosbud Setjen Wantannas, Brigjen TNI Wawan Ruswandi, S.I.P., M.Si. dari Dirjian Kodiklatad menjadi Danpussenkav Kodiklatad, Brigjen TNI Syaiful Rahman, S.Sos. dari Danrem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy menjadi Dirjian Kodiklatad, Kolonel Inf Samuel Petrus Hehakaya dari Agen Madya Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Danrem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy, Kolonel Arh Drs. Haris Sarjana, M.M., M.Tr.(Han) dari Pamen Denma Mabesad menjadi Karo Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas, Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H. dari Waka Babinkum TNI menjadi Anggota Pokkimmiltama Mahkamah Agung, Brigjen TNI Wahyoedho Indradjit, S.H., M.H dari Dirkumad menjadi Waka Babinkum TNI, Kolonel Chk (K) Tetty Melina Lubis, S.H., M.H. dari Tua STHM Ditkumad menjadi Dirkumad, Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H.  dari Dosen Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Rochadi dari Dankoopssus TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ranto Parulian Silaban, S.H. dari Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Amalsyah Tarmizi, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Sosbud menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), dan Mayjen TNI Sucianto, C.Fr.A. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

 

5 (lima) Pati TNI AL yaitu, Kolonel Laut (KH) Drs. Eri Khasman, M.Sc. dari Analis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Nasional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan menjadi Bandep Ur. Renkon pada Deputi Bid. Politik dan Strategi Setjen Wantannas, Laksma TNI Gregorius Agung W.D., M.Tr. (Han) dari Karo Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas menjadi Sahli Bid. Hankam Setjen Wantannas, Kolonel Laut (S) Mulyono dari Paban Log Ditum Akademi TNI menjadi Ir Bakamla, Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi dari Aspotmar Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan Brigjen TNI (Mar) Suhono dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

 

4 (empat) Pati TNI AU yaitu Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Irawan Nurhadi dari Deputi Bid. Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP menjadi Aspotdirga Kasau, Marsda TNI Suparmono dari Aspotdirga Kasau menjadi Deputi Bid. Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP, dan Marsma TNI Andi Gunawan Wirson dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

 


Awasi Penerapan Perwali, Jajaran Pemkot Surabaya Keliling ke Hotel hingga Mal

SURABAYA,  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan pengawasan protokol kesehatan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19. Sejak diundangkan, jajaran Pemkot Surabaya gencar melakukan sosialisasi Perwali itu ke berbagai bidang yang telah diatur dalam Perwali tersebut.

 

Setelah seminggu melakukan sosialisasi, kini dilanjutkan dengan penerapan sanksi teguran. Bahkan, hari ini Rabu (17/6/2020), jajaran Pemkot Surabaya keliling ke hotel-hotel hingga mal-mal untuk melakukan penertiban protokol kesehatan itu.

 

"Jadi, sudah diamanatkan dalam Perwali pasal 34 terkait pemberian sanksi administrasinya, yang mana sanksi tersebut dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai tupoksinya masing-masing," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto.

 

Eddy menjelaskan bahwa Satpol PP selaku penegak peraturan daerah (Perda), termasuk Perwali ini, terus membantu OPD yang lain untuk melakukan penegakan. Hari ini, Satpol PP membagi beberapa tim untuk melakukan pengawasan tersebut, ada yang ke hotel, apartemen, Indomaret, dan berbagai tenan di PTC.

 

"Kita ke lokasi untuk melihat penerapan protokol-protokol kesehatannya sesuai Perwali. Jika masih ada yang belum menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwali, maka kita langsung meminta untuk segera melengkapinya," kata dia.

 

Protokol kesehatannya itu diantaranya harus menyiapkan wastafel, handsanitizer dan juga harus ada tirainya. Termasuk pula harus selalu memakai masker, baik karyawannya atau pun pembelinya. Bahkan, ketika pembeli atau pengunjung itu tidak menggunakan masker, tidak boleh masuk ke mal. "Di setiap tempat usaha itu juga harus membentuk Satgas-satgas, dan mereka ini yang harus bertugas menegur atau mengingatkan," ujarnya.

 

Eddy juga memastikan bahwa setiap OPD terus melakukan pengawasan di bidangnya masing-masing. Pengawasan penerapan protokol kesehatan ini akan terus dilakukan hingga pandemi ini hilang dari Surabaya. "Jadi, kami akan terus melakukan operasi ke berbagai bidang itu hingga Covid-19 ini hilang dari Surabaya," tegasnya.

 

Oleh karena itu, Eddy mengajak kepada warga Kota Surabaya untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur dalam Perwali nomor 28 tahun 2020. Ia sangat yakin bahwa apabila semua protokol itu dilakukan dengan baik, maka akan bisa memutus mata rantai penyebarannya.  "Ayo kita bersama-sama melawan pandemi ini," pungkasnya. (*)

 

 

 

Wagub Dampingi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Tinjau Kesiapan MAS sambut New Normal

SURABAYA,  Untuk mengetahui kesiapan tempat ibadah, khususnya Masjid di Jatim menuju new normal pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) H. M Jusuf Kalla didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS), Rabu (17/6).

Kehadiran Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut disambut langsung oleh para petugas kebersihan MAS. JK pun tak luput melewati petugas pengecekan suhu badan dan penyemprotan Hand Sanitizer.  

Dirinya pun kagum terhadap Green Toilet MAS yang diresmikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (5/6/2020) lalu. Keberadaannya diharapkan dapat menyiapkan jamaah MAS menuju New Normal.  

JK menyampaikan, bahwa Green Toilet MAS sangat bersih menyerupai hotel berbintang. Selain itu, limbah air wudhu juga termanfaatkan dengan baik.  
Terpenting, lanjut JK, pihak manajemen MAS harus mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan kepada para jamaah.

"Saya mengapresiasi pengelola Masjid Al Akbar Surabaya yang membersihkan masjid lima kali dalam sehari. Saya berharap,  masjid ini juga mengajarkan jamaah untuk senantiasa menjaga dan mematuhi kebersihan serta menjaga jarak ketika berada di masjid, " ungkapnya.  

JK berharap, pengelolaan manajemen kebersihan masjid, bisa menjadi contoh bagi masjid lainnya. Disamping itu, JK juga berharap agar masjid di Jatim bisa menjadi pusat sosial, ekonomi dan kesehatan bagi para jemaahnya.

"Terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dan DMI Jatim yang telah menjaga kebersihan masjid di Jawa Timur," ungkapnya.
Keunggulan Green Toilet di Masjid Nasional Al Akbar sendiri sudah memenuhi protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Pembangunannya diusung agar MAS memiiliki orientasi yang pro environment. Dimana, terdapat sistem pengolahan limbah air wudhu dan limbah toilet berupa IPAL untuk menyiram tanaman dan kolam ikan.

Tidak hanya itu. Green Toilet MAS juga sudah disetting sedemikian rupa untuk menghadapi new normal. Seperti kran-kran air wudhu berjarak satu meter serta menghindari kerumunan dan tetap melakukan physical distancing. (*).


Kades Wajib Transparan Penggunaan DD Dan Bantuan Covid-19






SUMENEP, Kepala Desa ( Kades ) harus transparan dalam penggunaan Dana Desa ( DD ) dan bantuan Covid 19 tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Rifai. "Penggunaan DD dan bantuan Covid-19 itu memang harus transparan disampaikan kepada masyarakat umum. Kalau tidak, maka kades tersebut bisa dipidana. Karena akan muncul dugaan penyalahgunaan atau korupsi," ujar Rifai, Rabu (10/06/2020).

Ia juga menjelaskan, apabila desa dengan sengaja tidak memberikan informasi ke publik maka bisa dipidana. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
"Sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 maka ancaman pidananya itu adalah satu tahun, dan bayar denda sebesar Rp5 juta," paparnya.

Rifai menegaskan, untuk penggunaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) hingga bantuan Covid-19, masyarakat juga perlu tahu. Sebab, anggaran itu merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan desa dengan tujuan membangun desa tersebut.

"Keterbukaan publik itu harus benar-benar dilaksanakan oleh desa. Biasanya, desa menggunakan bahan banner atau baleho untuk menunjukkan kegunaan anggaran dari pusat atau dari daerah," urainya.
Apabila masyarakat menemukan ketidakterbukaan desa, maka masyarakat bisa mengajukan pelaporan ke Komisi Informasi dengan catatan harus mengikuti prosedur yang telah berlaku.

Dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2010 itu berbunyi, setiap orang atau lembaga bisa mengajukan surat keberatan terlebih dahulu kepada desa untuk mendapatkan informasi. Kemudian apabila dalam kurun waktu tiga bulan belum juga tidak diberikan, maka bisa mengajukan keberatan ke Komisi Informasi untuk disidangkan.
"Kalau desa tetap ngotot tidak melakukan transparansi informasi, maka kepala desa bisa dipidana. Ujung-ujungnya kalau sudah dipidana ya Kades bisa saja diganti," tukasnya.

(red)

Patroli Pasar, Protokol Kesehatan Mulai Diterapkan di Sukodadi

LAMONGAN,- Beragam upaya mulai dilakukan oleh aparat gabungan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, guna mewujudkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

Seperti yang digelar di Pasar Sukodadi kali ini. Selasa, 16 Juni 2020. Aparat gabungan yang terdiri dari personel Koramil, Polsek dan Kecamatan Sidodadi sengaja menggelar operasi di pasar tradisional tersebut.

Danramil Sukodadi, Lettu Inf Sutrisno menuturkan jika patroli itu, menyasar warga yang dinilai tak mematuhi peraturan protokol kesehatan. "Tadi di lokasi, kita tidak menemukan satupun warga yang melanggar aturan protokol kesehatan," jelasnya.

Beberapa tindakan pun, nantinya akan dilakukan oleh aparat gabungan jika menemukan warga yang tak mematuhi aturan tersebut.

"Tapi, tindakan itu kita lakukan secara humanis dan persuasif," kata dia.

Pemprov Jatim Intensifkan Koordinasi Ponpes Untuk Kembali Beraktivitas Secara Bertahap



SURABAYA,  Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengkordinasikan dengan pemkab/ pemkot dan pengasuh pondok pesantren   pesantren di seluruh Jatim yang mulai beraktivitas kembali pada bulan Syawal ini secara bertahap. Syaratnya, pondok pesantren harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

          Keputusan tersebut termaktub dalam Surat Gubernur Jatim bernomor 188/3344/101.1/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota se Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

          "Jadwal kembalinya santri ke pondok pesantren dapat dimulai tanggal 15 Juni 2020 dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan pondok pesantren masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dengan mentaati sepenuhnya hasil koordinasi pengelola pondok pesantren dengan pemerintah kabupaten/kota dan Forkompimda setempat," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Minggu (14/6) malam.

          Namun demikian, Khofifah menerangkan bahwa proses kembalinya santri ke pondok pesantren harus dilakukan secara hati-hati dengan menjadikan kaidah keselamatan jiwa dan raga (hifdzun nafs) sebagai prinsip utama, melalui penerapan sepenuhnya protokol kesehatan yang terkait dengan pencegahan dan penyebaran Covid-19.

          Protokol kesehatan yang dimaksud, kata Khofifah, berpedoman pada Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah setempat.

          Selain itu juga mengikuti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama yang terdiri atas protokol kesehatan dari rumah dan protokol kesehatan saat berada di asrama/pondok pesantren.

          "Pondok Pesantren juga diperkenankan menyusun protokol kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang jelas, tidak keluar dari aturan standar yang dikeluarkan Pemerintah Pusat," terangnya.

          Diperbolehkannya Ponpes beraktivitas, lanjut Khofifah, berdasarkan pertimbangan dan masukan dari pengasuh danb pengelola pesantren. Maka dari itu, Ia berharap pesantren bisa secara konsisten menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan serta pola hidup bersih dan sehat.

          Sementara itu, terkait rencana kembalinya santri ke pondok pesantren, Khofifah meminta pengasuh dan  pengelola pondok pesantren untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkompimda kabupaten/ kota  guna mendapat referensi keadaan covid-19 setempat   dan fasilitasi dalam proses kembalinya santri selama masa darurat Covid-19.

          Sedangkan bagi pesantren yang belum melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau yang melakukan secara bertahap diminta untuk mempersiapkan metode pembelajaran secara online sejauh dimungkinkan. (*)


Banjir Bone Bolango, 2.504 Rumah Terdampak dan 400 Jiwa Mengungsi





JAKARTA - Bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, telah memaksa sedikitnya 400 jiwa mengungsi di empat titik pengungsian. Hal itu sebagaimana menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango, yang diperbarui pada Minggu (14/6) pukul 21.20 WIB.

Selain warga yang mengungsi, sebanyak 2.608 KK/9.301 jiwa terdampak dan 3 orang dilaporkan luka-luka.

Berdasarkan laporan sebelumnya, banjir bandang disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Taluda setelah hujan dengan intensitas tinggi terus terjadi di wilayah Bone Bolango pada Kamis (11/6).

Adapun sejumlah wilayah yang terdampak meliputi Desa Boludawa, Desa Tingkohubu Timur, Desa Tingkohubu, Desa Tinelo, Desa Bubeya di Kecamatan Suwawa.

Kemudian Desa Libungo, Desa Pancuran, Desa Molintogupo dan Desa Bonda Raya di Kecamatan Suwawa Selatan. Desa Tanah Putih, Desa Luwoho, Desa Timbuoo, Desa Timbuolo Tengah, Desa Timbuolo Timur, Desa Timbuolo Barat, Desa Buata di Kecamatan Botupingge.

Selanjutnya Desa Kelurahan Padengo, Kelurahan Oluhuta, Kelurahan Tumbihe, Kelurahan Pauwo, Desa Tanggilingo dan Desa Dutohe Barat di Kecamatan Kabila, serta beberapa desa di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Timur.

Menurut laporan, sebanyak 2.504 unit rumah terdampak dengan 31 rumah dilaporkan rusak berat dan 10 rumah rusak ringan. Kemudian 1 bangunan sekolah rusak ringan, 1 bangunan fasilitas kesehatan rusak, 1 tempat ibadah rusak dan 1 unit jembatan rusak ringan.

Hingga sejauh ini, Tim BPBD Kabupaten Bone Bolango masih melakukan pendataan, koordinasi dengan TNI/Polri dan tim SAR untuk melakukan evakuasi di lapangan.

Tim BPBD Provinsi Gorontalo juga telah mendirikan dapur umum untuk menyediakan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak. Untuk kondisi mutakhir dilaporkan banjir berangsur-angsur surut.



 
by : Fen 2013 | email: redaksipanoramapagi@gmail.com | Redaksi
Copyright © 2011. Panorama Pagi - Sukseskan Pemilu 2014
BL Panorama Pagi by Login
To AMOI